Rubrik

Radiasi Makanan

Posted On : 2011-05-13 10:04:29

Direktorat Industri Minuman dan Tembakau kembali melaksanakan kegiatan program, kali ini lebih menekankan koordinasi keamanan pangan dan radiasi. Kegiatan tersebut berupa seminar dengan narasumber dari Balai POM Denpasar, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir dan PIPIMM.

 

BPOM sebagai institusi pengawasan produk obat dan makanan yang beredar, menjangkau masyarakat dengan memiliki sekitar 33 Balai Besar atau Balai POM di seluruh wilayah Indonesia. BPOM telah melakukan system pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh di Indonesia. Beberapa penemuan hasil dari pengawasan diantaranya adalah produk belum terdaftar atau Tanpa Ijin Edar (TIE), produk pangan mengandung bahan dilarang (contohnya formalin, boraks, rhodamin B), produk pangan kadaluarsa dan lainnya.

Berdasarkan data BPOM Denpasar tahun 2010 dari 151 inspeksi ditemukan 17 temuan kasus Makanan Jajanan Anak Sekolah mengandung pewarna dilarang dan formalin di Bali. Hal ini cenderung meningkat dibandingkan dengan temuan tahun 2009 sekitar 3 kasus dari 165 inspeksi. Untuk mengatasi hal ini BPOM mengharapkan msyarakat dapat juga lebih proaktif dengan mengirimkan keluhan dan peristiwa yang terkait produk pangan yang tidak sesuai peraturan ke unit layanan informasi konsumen. Selain itu BPOM juga tetap melakukan langkah-langkah pengawasan baik secara pre market (berupa standarisasi, evaluasi registrasi produk pangan dan lainnya) maupun post market (berupa inspeksi uji sampling dan surveilan produk pangan yang beredar). Hal ini juga berlaku pada produk pangan impor Jepang, meski presentasi impor tidak banyak, BPOM bersama instansi terkait lainnya membentengi Indonesia dengan pengecekan atau inspeksi di berbagai pintu, seperti yang disampaikan oleh I Ketut M Sadena dari Balai POM Denpasar.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih dengan mudah termakan isu dan hoax yang tidak benar tentang produk pangan. Banyaknya misleading information yang beredar luas tidak hanya merugikan konsumen sebagai pengguna produk tersebut tetapi juga berimbas kepada pemerintah yang dapat dianggap tidak melakukan pengawasan yang bertanggung jawab. Selain itu produsen akan kehilangan kepercayaan konsumen dari segi kredibilitas juga citra di masyarakat. Isu yang beredar dimasyarakat diantaranya mengenai Bahan Tambahan Pangan (BTP), produk kadaluarsa hingga radiasi pangan. Belakangan ini masyarakat dihadapkan pada isu makanan impor dari Jepang yang terkena radiasi. Peristiwa tsunami di Jepang yang berimbas rusaknya reactor nuklir Fukushima dan juga mengeluarkan radiasi membuat masyarakat seperti disadarkan dengan bahaya radiasi tersebut. Sejauh ini Indonesia telah memiliki undang-undang no 7 tahun 1996 yang menjelaskan tentang radiasi pangan dimana dalam peraturan tersebut radiasi digunakan sebagai teknik untuk mencegah pembusukan dan kerusakan pangan dari jasad renik pathogen (bakteri, jamur dan lainnya). Hal tersebut dikemukan oleh Suroso Natakusuma (Ketua Umum PIPIMM) dalam acara itu. Proses radiasi dalam produksi pangan harus berdasarkan izin pemerintah dan memenuhi persyaratan kesehatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahan radioaktif. Radiasi nuklir yang sempat menjadi kewaspadaan pemerintah saat ini adalah radiasi dari dampak kerusakan reactor nuklir Fukushima, Jepang. Kontaminasi telah terlihat di perairan laut sekitar reator PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir), kontaminasi terhadap air tanah, daging, susu, dan sayuran. Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah mengupayakan beberapa hal diantaranya produk yang dikapalkan setelah 11 Maret 2011 wajib mempunyai sertifikat bebas radioaktif dari otoritas Jepang. Kemudian Instansi berwenang (bea cukai, bpom, batan) melakukan pengecekan secara acak untuk memastikan produk yang masuk ke wilayah Indonesia bebas dari radioaktif. Selain itu bila dilihat dari data yang ada, impor produk pangan dari Jepang tergolong lebih sedikit dibandingkan negara lain.

 

Pemanfaatan nuklir pada produk pangan telah diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Hal itu merupakan tugas pokok dari Bapeten, memastikan pengunaan tenaga nuklir sesuai dengan peraturan UU no 10 tahun 1997 dan Keppres no 76 tahun 1998. Penggunaan radiasi dalam kaitannya dengan produk pangan antara lain untuk iradiasi (berfungsi untuk pengawetan makanan) dengan dosis yang telah ditentukan. Beberapa komoditi yang telah diijiinkan untuk diproses dengan radiasi yaitu rempah-rempah dan bumbu kering, udang beku, ikan kering dan biji-bijian. Proses tersebut dilakukan untuk mencegah dan menghambat pertumbuhan serangga dan bakteri pathogen, demikian ungkap Suyati dari Dit. Inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif (Bapeten).