Rubrik

Rapat Koordinasi tentang Implementasi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Posted On : 2011-11-18 09:10:52

Pada Tanggal 11 November 2011 dilaksanakan Rapat Koordinasi Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Implementasi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan di Ruang Auditorium I dan II Kementerian Perdagangan. Dalam Rapat tersebut Deputi III BPOM, Bapak Roy Sparringa menyampaikan informasi mengenai Label Pangan. Dalam presentasinya beliau mengatakan bahwa Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Tujuan Label Pangan adalah agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan serta terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab. Dalam pengaturan Pelabelan Pangan terdapat beberapa peraturan, yang menurut Hirarkinya peraturan tersebut meliputi:

  1. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
  2. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 
  3. SK Kepala BPOM Tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan
  • Peraturan Kepala Badan POM No. HK.00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan Tahun 2003
  • Peraturan Kepala Badan POM No.HK.00.05.52.0685 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional
  • Peraturan Kepala Badan POM HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan
  • Peraturan Ka Badan POM No. HK 00.05.1.52.3572 Tahun 2008 tentang Penambahan Zat Gizi dan Non Gizi dalam Produk Pangan
  • Peraturan Kepala Badan POM No. HK 00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan Pada Label dan Iklan Pangan
  • Peraturan Kepala Badan POM No. HK 00.06.51.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik

Kemudian Wakil Menteri Kementerian Perdagangan RI, Bapak Bayu Khrisnamurti menyampaikan informasi mengenai Pengaturan Label Produk Pangan dan Non Pangan dalam Rangka Penguatan Pasar Domestik. Menurut Beliau, Dasar Hukum dari Pengaturan Label Produk Pangan terdiri dari :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Prinsip Pengaturan Label Produk Pangan yang pertama yaitu Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi atau memasukkan produk pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, dalam dan/atau di kemasan produk pangan (Pasal 2 ayat 1 PP No.69/1999); yang kedua pencantuman label tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca (Pasal 2 ayat 2 PP No.69/1999); dan yang ketiga keterangan pada Label harus ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin (Pasal 15 PP No.69/1999). Akan tetapi dalam pengaturan tersebut terdapat pengecualian yaitu untuk produk pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan; produk pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil; dan produk pangan yang dijual dalam jumlah yang besar (curah).

Apabila terjadi pelanggaran label produk pangan akan dikenakan sanksi berupa Sanksi Pidana (Pasal 55 – 59 UU No.7/1996 tentang Pangan); dan Tindakan Administratif (Pasal 61 ayat 2 PP No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan) yang meliputi peringatan secara tertulis; larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran; pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pengenaan denda Lima puluh juta Rupiah, dan/atau; pencabutan izin produksi atau izin usaha.

 

Materi Presentasi Wakil Menteri Perdagangan Mengenai Label Pangan dan Non Pangan.ppt  

Materi Presentasi Deputi III BPOM Mengenai Label Pangan.pptx