Rubrik

Sosialisasi Pendaftaran Pangan Olahan BPOM

Posted On : 2012-01-03 15:04:47

Sosialisasi Pendaftaran Pangan Olahan

Diselenggarakan pada 14 Desember 2011 di Hotel Kartika Chandra

oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Badan Pengawas Obat dan Makanan

 

Acara ini diselenggarakan untuk mensosialisasikan peraturan baru BPOM yang akan segera diberlakukan yaitu Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.5.12.11.09955 tentang pendaftaran pangan olahan dan Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.5.12.11.09956 tentang tatalaksana pendaftaran pangan olahan.

 

Acara ini dihadiri oleh Bapak Roy Sparringa (Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan), Ibu Tetty H. Sihombing (Dir. Standardisasi Produk Pangan), Bapak Suratmono (Dir. Inspeksi dan Sertifikasi Keamanan Pangan), Ibu Frida Tri Hadiyati (Dir. Penilaian Keamanan Pangan), Bapak Halim Nababan (Dir. Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan).

 

Acara diawali dengan keynote speech oleh Pak Roy yang menjelaskan bahwa regulator di Indonesia sebagai pengawas untuk produk yang beredar terkait perlindungan konsumen dan daya saing produk. Untuk lebih menyebarkan informasi perihal peraturan dan hal yg terkait perlu diadakan pertemuan rutin dari asosiasi makanan dan minuman. Selain itu BPOM akan mulai menerapkan e-registration yang diharapkan dapat membantu produsen makanan dan minuman untuk mendaftarkan produknya. Untuk kedepan, BPOM akan berusaha lebih terbuka seperti halnya FDA yang mempunyai pusat kajian di Universitas.

 

Acara selanjutnya presentasi dari Ibu Dir. Penilaian Keamanan Pangan yang menjelaskan perihal revisi keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.102569 Tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan dan dilanjutkan dengan presentasi dari Ibu Dir. Standardisasi Produk Pangan yang menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Peraturan mengenai pendaftaran pangan olahan yang akan segera diberlakukan ini sudah memperhatikan berbagai peraturan baru diantaranya PP No. 28 tahun 2004, UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, PP No 48 tahun 2010 tentang Jenis tarif & penerimaan negara bukan pajak dan pertimbangan peraturan lainnya. Pedoman pelabelan pangan dimasukkan dalam laporan tata laksana pendaftaran pangan olahan. Point penilaian sarana produksi oleh Balai POM menggantikan formulir C. Biaya evaluasi dan pendaftaran mengacu kepada PP no 48 tahun 2010. Kemudian jika produsen memberikan dokumen palsu maka akan dikenakan sanksi tidak boleh mendaftarkan produk selama 3 tahun.

 

Point terpenting dari peraturan terbaru ini adalah jangka waktu pendaftaran produk terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran dengan bukti bayar bank. Jangka waktu maksimum 150 hari untuk pangan olahan tertentu (untuk lebih jelas dapat dilihat dalam file terlampir). Pada sistem yang baru ini, waktu di BPOM akan berhenti sementara jika hasil penilaian lebih lanjut memerlukan tambahan data dan atau kajian dari produsen terhitung setelah tanggal surat permintaan tambahan data. Jika produsen sudah dapat melengkapi tambahan data maka waktu akan dilanjutkan kembali hingga batas maksimum 150 hari kerja dari BPOM.

 

Regulasi pangan_sosialisasi PKP.ppt  

SOSIALISASI PERATURAN (14 Des 2011) - final.pptx